JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan agar Kementerian
Perhubungan memberikan alokasi bus transjabodetabek kepada Pemerintah Provinsi
DKI. Ahok mengaku
sudah menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.
"Kami
sudah ngomong, sudah
sampaikan ke Pak Jonan, transjabodetabek kasih aja ke DKI. Kasih ke DKI buat
operasikan," ujar dia di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/12/2015).
Ahok menilai,
rencananya itu jauh lebih baik ketimbang proses yang sudah berjalan selama ini.
Menurut dia, pemberian bus kepada Pemerintah Provinsi DKI tidak akan mengurangi
pelayanan terhadap warga-warga kota penyangga karena ia menyatakan bahwa
Pemprov DKI siap menggelontorkan subsidi atau public
service obligation (PSO).
Menurut Ahok, dengan PSO, warga kota-kota penyangga
yang selama ini menggunakan transjabodetabek akan mendapatkan keringanan tarif.
Ia menjanjikan tarif yang lebih murah dari yang ada saat ini.
"Kalau
sekarang, orang Tangerang dan Bekasi bayarnya masih mahal. Walaupun pas masuk
Jakarta udah enggak bayar, tetapi pulangnya?"
ujar Ahok.
"Kalau
dikasih ke kita, nanti yang dari Bekasi yang kerja di Jakarta pergi-pulang
bayar cukup Rp 3.500. Kerugiannya siapa yangnanggung? Biaya ini
yang namanya PSO. Pemerintah wajib membayar sebagai kewajiban melayani
publik," kata dia lagi.
Transjabodetabek
adalah bagian dari pengadaan ribuan bus berstandar bus rapid transit (BRT) yang dilakukan oleh Kementerian
Perhubungan. Untuk menjalankan layanan transjabodetabek, Kementerian
Perhubungan menunjuk
