Artikel yang terdapat kata Tidak Baku

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan agar Kementerian Perhubungan memberikan alokasi bus transjabodetabek kepada Pemerintah Provinsi DKI. Ahok mengaku sudah menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

"Kami sudah ngomong, sudah sampaikan ke Pak Jonan, transjabodetabek kasih aja ke DKI. Kasih ke DKI buat operasikan," ujar dia di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/12/2015).

Ahok menilai, rencananya itu jauh lebih baik ketimbang proses yang sudah berjalan selama ini. Menurut dia, pemberian bus kepada Pemerintah Provinsi DKI tidak akan mengurangi pelayanan terhadap warga-warga kota penyangga karena ia menyatakan bahwa Pemprov DKI siap menggelontorkan subsidi atau public service obligation (PSO).

Menurut Ahok, dengan PSO, warga kota-kota penyangga yang selama ini menggunakan transjabodetabek akan mendapatkan keringanan tarif. Ia menjanjikan tarif yang lebih murah dari yang ada saat ini.

"Kalau sekarang, orang Tangerang dan Bekasi bayarnya masih mahal. Walaupun pas masuk Jakarta udah enggak bayar, tetapi pulangnya?" ujar Ahok. 

"Kalau dikasih ke kita, nanti yang dari Bekasi yang kerja di Jakarta pergi-pulang bayar cukup Rp 3.500. Kerugiannya siapa yangnanggung? Biaya ini yang namanya PSO. Pemerintah wajib membayar sebagai kewajiban melayani publik," kata dia lagi.

Transjabodetabek adalah bagian dari pengadaan ribuan bus berstandar bus rapid transit (BRT) yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Untuk menjalankan layanan transjabodetabek, Kementerian Perhubungan menunjuk

PPD sebagai operator.

Sejauh ini, sudah 88 transjabodetabek yang diserahkan ke PPD. Layanannya sudah melayani empat rute ke kawasan penyangga, meliputi Bekasi, Depok, Ciputat, dan Tangerang. 

Tarif yang berlaku adalah Rp 10.000 untuk rute Bekasi, Depok, dan Tangerang; serta Rp 8.000 untuk Ciputat. Dengan tarif tersebut, penumpang bisa melanjutkan perjalanan naik transjakarta tanpa membayar biaya tambahan.

Namun, terdapat perbedaan kondisi antara penumpang yang naik dari kawasan penyangga ke Jakarta dan yang dari Jakarta ke kawasan penyangga. Bila dari Jakarta, penumpang akan dikenakan biaya Rp 3.500.

No.	Kesalahan	Perbaikan
1.	Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan agar	Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengusulkan agar
2.	Ahok mengaku sudah menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.	Ahok mengaku sudah menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan.
3.	"Kami sudah ngomong, sudah sampaikan ke Pak Jonan, transjabodetabek kasih aja ke DKI. Kasih ke DKI buat operasikan,"	"Kami sudah bicara, sudah disampaikan ke Pak Jonan, transjabodetabek kasih saja ke DKI. Kasih ke DKI buat operasikan,"
4.	ujar dia di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/12/2015)	Ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/12/2015)
5.	Menurut dia, pemberian bus kepada Pemerintah Provinsi DKI tidak akan mengurangi pelayanan terhadap warga-warga kota penyangga karena ia menyatakan bahwa Pemprov DKI siap menggelontorkan subsidi atau public service obligation (PSO).	Menurut dia, pemberian bus kepada Pemerintah Provinsi DKI tidak akan mengurangi pelayanan terhadap warga-warga kota penyangga, karena ia menyatakan bahwa Pemprov DKI siap memberikan subsidi atau public service obligation (PSO).
6.	Ahok menilai, rencananya itu jauh lebih baik ketimbang proses yang sudah berjalan selama ini.	Ahok menilai, rencananya itu jauh lebih baik daripada proses yang sudah berjalan selama ini.
7.	Walaupun pas masuk Jakarta udah enggak bayar, tetapi pulangnya?" ujar Ahok.	Walaupun pas masuk Jakarta sudah tidak bayar, tetapi pulangnya?" ujar Ahok.
8.	Kerugiannya siapa yangnanggung? Biaya ini yang namanya PSO.	Kerugiannya siapa yang nanggung? Biaya ini yang namanya PSO.
9.	Transjabodetabek adalah bagian dari pengadaan ribuan bus berstandar bus rapid transit (BRT) yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Untuk menjalankan layanan transjabodetabek, Kementerian Perhubungan menunjuk PPD sebagai operator.	Transjabodetabek adalah bagian dari pengadaan ribuan bus berstandar bus rapid transit (BRT), yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk menjalankan layanan transjabodetabek, Kementerian Perhubungan menunjuk PPD sebagai operator.
10.	Biaya ini yang namanya PSO. Pemerintah wajib membayar sebagai kewajiban melayani publik," kata dia lagi.	Biaya ini yang namanya PSO. Pemerintah wajib membayar sebagai kewajiban melayani publik," Ujar Ahok lagi.